Golongan Karya (Golkar) boleh jadi partai politik yang bisa mengklaim dirinya sebagai yang paling unik di Indonesia. Bagaimana tidak, partai ini mempunyai ciri khasnya tersendiri, seperti satu-satunya partai yang berwarna kuning, satu-satunya partai yang telah ada sejak Orde Lama yang membuatnya menjadi partai tertua di Indonesia, satu-satunya partai yang terang-terangan tidak berbasis pada ideologi (selain Pancasila), dan juga satu-satunya partai yang mempunyai begitu banyak jajaran ketua umum.
Banyaknya kader Golkar yang pernah menjadi ketua umum merupakan keunikan tersendiri di Indonesia karena masih banyak partai-partai politik di Indonesia yang berbasis pada ketokohan seorang figur (figursentris). Lain halnya dengan Golkar yang justru sering kali mengalami pergantian ketua umum, bahkan per tahun 2026, sudah ada 12 ketua umum sejak berdirinya Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964. Hal ini membuat Golkar bukanlah partai yang figursentris, melainkan partai yang memang terbuka dan demokratis.
Dalam tulisan ini, kita akan membahas masing-masing kiprah dan jasa para kader Golkar yang pernah menahkodai partai tertua di Indonesia ini.
1. Djuhartono (1964-1966)
Salah seorang pemrakarsa Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), bersama dengan 8 orang lainnya yakni Imam Pratignyo, Junius Kurami Tumakaka, Dominggus Nanlohy, Pandu Kartawiguna, Amino Gondohutomo, Sutomo Honggowongso, Z. Effendi, dan Anwar Rasjid. Mereka dikenal sebagai Panitia Sembilan.
Panitia Sembilan ini kemudian berhasil menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan menyusun rancangan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Sekretariat Bersama Golongan Karya.
Pada tengah malam tanggal 19 Oktober 1964, ditandatanganilah “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” oleh Panitia Sembilan bersama kurang lebih 35 organisasi Golkar non afiliasi yang mendukungnya. Esok harinya tanggal 20 Oktober 1964 pukul 09.30 pagi, berhasil dilangsungkan pertemuan pertama kalinya dengan organisasi-organisasi golongan karya non afiliasi di Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat. Hadir memenuhi undangan itu ialah 97 organisasi. Dengan demikian, 20 Oktober 1964 menjadi hari kelahiran Golkar.
Djuhartono kembali dikukuhkan sebagai ketua umum pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 1965 di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Namun, belum genap dua tahun menjabat, ia ditarik kembali ke Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) pada 14 Maret 1966.
Alhasil, sidang Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar menetapkan Suprapto Sukowati yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua sebagai penerusnya.
2. Suprapto Sukowati (1966-1972)
Penerus Djuhartono ini menjabat mulai tahun 1966, lalu posisinya sebagai ketua kembali dikukuhkan dalam Mukernas II Sekber Golkar pada tanggal 2-7 November 1967 di Cibogo, Jawa Barat.
Mukernas II Sekber Golkar melahirkan Panca Gagasan yaitu:
I. Nama dan bentuk Sekber Golkar
II. Re-grouping konsolidasi diatur sebagai berikut:
a. Pembagian menurut kekaryaan
b. Mengkonsolidasi organisasi-organisasi induk tingkat nasional. Kemungkinan tumbuhnya induk baru.
III. Kepada semua organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar pada masa itu diberikan kebebasan untuk menentukan sikapnya dalam usaha regrouping ini dengan induk-induk tadi
IV. Mengenai pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Sekber diserahkan kepada DPP dengan memperhatikan rencana konsolidasi tersebut di atas.
V. Mengenai penertiban anggota-anggota Sekber Golkar diserahkan kepada DPP dengan memperhatikan syarat-syarat sampai sekarang berlaku bagi Golongan Karya.
Inti daripada Panca Gagasan ini ialah mengelompokkan organisasi-organisasi fungsional yang ada berdasarkan kekaryaannya. Untuk mewujudkan ini, pada Sidang Pleno DPH Golkar yang diselenggarakan pada Mei 1969, Suprapto Sukowati diberikan kepercayaan penuh sebagai ketua umum untuk menjalankan amanat Mukernas II ini. Perlu diketahui, pada tahun 1969, sudah ada 291 organisasi yang bergabung ke dalam Sekber Golkar.
Suprapto Sukowati berhasil melakukan konsolidasi ini dengan menyatukan organisasi-organisasi tersebut ke dalam 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), diantaranya yaitu Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) (yang kemudian berubah nama dari "sosialis" menjadi "swadiri"), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Massa Pertahanan Keamanan (Ormas Hankam), Karya Profesi, Gabungan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.
Ketujuh KINO ini juga bersepakat pada 2 Mei 1970 untuk bersatu dalam Pemilu 1971 menggunakan lambang Golkar yakni bergambar pohon beringin. Hasilnya, Golkar memenangkan 62,80% suara (236 dari 360 kursi) pada Pemilu 1971.
Setahun setelah pemilu, Suprapto Sukowati meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1972 di Jakarta.
3. Amir Moertono (1972-1983)
Amir Moertono meneruskan jabatan ketua umum yang sebelumnya diemban oleh mendiang Suprapto Sukowati yang meninggal dunia pada tahun 1972. Di masa awal jabatannya, ia berperan dalam menyukseskan Musyawarah Nasional (Munas) I Golkar yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 4-10 September 1973.
Pada tahun 1974, Amir pernah menyatakan bahwasanya keluarga besar Golkar harus memiliki asas handarbeni (milik bersama), hangrukebi (berbagi tanggung jawab), dan mulat sariro (selalu introspeksi/menjaga diri).
Menyambut Pemilu 1977, Amir berhasil mempertahankan kemenangan Golkar sebesar 62,11% (232 dari 360 kursi), walaupun sedikit mengalami penurunan perolehan suara.
Pada tahun 1978, ia kembali dikukuhkan sebagai ketua umum Golkar pada Munas II yang diselenggarakan pada 20-25 Oktober 1978 di Denpasar, Bali. Dengan demikian, Amir Moertono menjadi satu-satunya ketua umum Golkar yang pernah menjabat lebih dari 10 tahun dan rekor ini masih dipegang olehnya. Melalui Munas II ini juga lahir Doktrin Karya Siaga Gatra Praja dan Ikrar Panca Bhakti Golkar.
Setelah terpilih sebagai ketua umum pada Munas II (1978), ia menggambarkan Golkar yang ideal adalah "...jika semua bekerja keras, bisa betul menghayati dan merasakan apa yang diingini rakyat dan syukur-syukur apa yang diperjuangkan itu berhasil. Itu sudah cukup baik".
Dalam rangka Pemilu 1982, Golkar di bawah kepemimpinannya berhasil meningkatkan perolehan suara menjadi 64,34% (242 dari 360 kursi).
4. Sudharmono (1983-1988)
Sudharmono, akrab dipanggil “Pak Dhar”, merupakan seorang Menteri Sekretaris Negara yang sudah menjabat sejak tahun 1972. Sudharmono bukanlah orang baru dalam Golkar sebab ia mewakili Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) yang ikut menandatangani berdirinya Golkar pada tahun 1964. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas III yang diselenggarakan pada tanggal 20-25 Oktober 1983 di Jakarta.
Pada masa kepemimpinannya, ia membuat Golkar lebih terbuka pada kalangan sipil. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Sarwono Kusumaatmadja sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar. Tidak hanya itu, beberapa tokoh dari kalangan sipil juga dipilih untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal seperti Akbar Tandjung, Oka Mahendra, Soedarmadji, dan David Napitupulu.
Selain itu, Pak Dhar juga mencetuskan suatu kebijakan bernama Tri Sukses Golkar yang berisi (1) Sukses Konsolidasi, (2) Sukses Repelita IV, dan (3) Sukses Pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988.
Dalam rangka menjalankan Tri Sukses Golkar, Sudharmono membuat kebijakan baru yaitu Program Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa) dan Karaknal (Kader Penggerak Fungsional). Kebijakan tersebut yang membuat Golkar berkembang semakin maju.
Selain itu, Golkar di masa kepemimpinannya juga menggalang Artis Safari Republik Indonesia untuk menciptakan lagu-lagu kampanye Golkar dalam rangka Pemilu 1987. Beberapa diantaranya ialah Sekali Golkar Tetap Golkar dan Hidup Golkar dinyanyikan oleh Arie Wibowo, Aku Pilih Golkar dinyanyikan oleh Harry Van Hove, Aku Cinta Golkar dinyanyikan oleh Chrisye, Golkar Yang Kusayang dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang, dan Bapak Kami Soeharto oleh Titiek Puspa.
Semua ini pada akhirnya membuahkan hasil yang gemilang karena Golkar berhasil meraih perolehan suara sebesar 73,11% (299 dari 400 kursi), melampaui target 271 kursi dan melonjak drastis dari perolehan suara pada Pemilu 1982.
Kesuksesannya sebagai Ketua Umum Golkar membuatnya terpilih sebagai Wakil Presiden ke-5 Republik Indonesia pada Sidang Umum MPR 1988, mendampingi Presiden Soeharto untuk masa bakti 1988-1993. Terpilihnya Sudharmono menjadi sejarah karena ia menjadi Ketua Umum Golkar pertama yang terpilih menjadi wakil presiden.
Sebagai wakil presiden, Sudharmono membuka Tromol Pos 5000 untuk menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Masyarakat menyambut baik program ini. Buktinya dapat dilihat dengan banyaknya surat yang masuk ke kantor Wapres Sudharmono ini, sekitar 12.000 surat pengaduan masuk dan sekitar 2.000 diantaranya ditangani dan diteruskan ke instansi atau lembaga terkait.
5. Wahono (1988-1993)
Dikenal disiplin dan konsisten, begitu tamat MULO tahun 1941, Wahono langsung bergabung dengan PETA (Pembela Tanah Air) dan memperoleh pendidikan militer di Kambu Kyoiku, Bogor, Jawa Barat. Tahun 1945, ia bergabung ke BKR yang merupakan cikal bakal TNI sekarang.
Karier sipilnya dimulai pada saat ia menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Burma dan Nepal (1977-1981), kemudian berlanjut sebagai Dirjen Bea Cukai (1981-1983), dan Gubernur Jawa Timur (1983-1988).
Munas IV Golkar diselenggarakan pada tanggal 20-25 Oktober 1988 di Jakarta. Wahono, yang pada saat itu menjabat Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang) menyatakan kesiapannya apabila ia terpilih sebagai ketua umum, walaupun ia tidak berambisi untuk jabatan tersebut. Mulanya, posisi tersebut ditawarkan kepada Rudini atas perintah Presiden Soeharto, namun Rudini menolak dengan alasan menjaga integritasnya sebagai Menteri Dalam Negeri dan Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Alhasil, posisi Ketua Umum Golkar diserahkan kepada Wahono.
Wahono bukanlah orang baru bagi Soeharto. Pasalnya, pada saat Soeharto menjabat sebagai Pangkostrad, Wahono merupakan bawahan Soeharto di posisi Asisten 2 Komando Operasi Pembebasan Irian Barat dan Asisten 2 di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Menariknya, walaupun ia dikenal oleh Soeharto, ia merupakan sosok yang kurang dikenal di Golkar. Biarpun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya dengan tekun.
Sebagai Ketua Umum Golkar, Wahono seringkali menegaskan agar para kader Golkar untuk selalu berkarya nyata dan mempunyai inisiatif tanpa menunggu perintah. Ia juga mempunyai keinginan agar kader Golkar menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Selain itu, ia sering mengingatkan agar para kader Golkar mempelajari sejarah bangsa maupun sejarah kelahiran Golongan Karya. Menurut Sekjennya, Rachmat Witoelar, Wahono merupakan seorang yang lugu, sering berbicara menurut hati nuraninya. Ia bukanlah seorang politikus.
Wahono juga berhasil membawa Golkar kepada kemenangannya pada Pemilu 1992, namun memang Golkar mengalami penurunan perolehan suara menjadi 68,10% (282 dari 400 kursi).
Pada tanggal 1 Oktober 1992, ia terpilih sebagai Ketua MPR/DPR untuk masa bakti 1992-1997.
6. Harmoko (1993-1998)
Berbeda dengan para pendahulunya yang selalu berlatar belakang ABRI, Harmoko merupakan seorang Ketua Umum Golkar pertama yang berlatar belakang sipil, tepatnya berlatar belakang wartawan. Kiprahnya di bidang jurnalistik membuatnya menjadi Menteri Penerangan sebanyak 3 kali di masa pemerintahan Presiden Soeharto (1983-1997).
Di Golkar, ia dikenal sebagai orang yang gandrung dengan profesi/pembangunan. Selain itu, Harmoko juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penerangan dan Mass Media DPP Golkar pada masa bakti Ketua Umum Amir Moertono. Harmoko percaya pers itu sangat penting, merupakan senjata yang lebih tajam dari peluru.
Pada Munas V Golkar diselenggarakan pada tanggal 20-25 Oktober 1993 di Jakarta, Harmoko terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Umum Golkar untuk masa bakti 1993-1998.
Dalam masa kepemimpinannya, Harmoko membuat program bernama Temu Kader, yang mana merupakan suatu wadah pertemuan antara kader, anggota, maupun simpatisan Golkar. Banyak petinggi Golkar yang datang juga ke acara tersebut guna menjelaskan tentang peranan Golkar yang sesungguhnya.
Temu Kader berjalan selama dua tahun, berawal dari tahun 1994 di Purwakarta, Jawa Barat sampai dengan 26 April 1996 di Sulawesi Selatan.
Harmoko dan para pimpinan Golkar lainnya juga telah berkunjung ke 27 provinsi dan 305 daerah tingkat II di seluruh penjuru negeri.
Hasilnya, Harmoko berhasil membawa Golkar kepada kemenangannya yang gemilang. Pada Pemilu 1997, Golkar berhasil meraih perolehan suara sebesar 74,51% (325 dari 400 kursi), memecahkan rekor Pemilu 1987.
Kariernya sebagai Menteri Penerangan berakhir pada tanggal 16 Maret 1997. Setelah itu, pada tanggal 1 Oktober 1997, Harmoko terpilih sebagai Ketua MPR/DPR untuk masa bakti 1997-2002. Akan tetapi, ia hanya menjalaninya selama 2 tahun karena adanya percepatan pemilu yang seharusnya digelar pada tahun 2002, dimajukan ke tahun 1999 atas tuntutan Reformasi. Harmoko juga menjadi Ketua Umum Golkar terakhir di masa Orde Baru.
7. Akbar Tandjung (1998-2004)
Pasca runtuhnya Orde Baru, Indonesia menyambut fajar baru bernama Era Reformasi. Tidak hanya bangsa Indonesia yang harus melakukan reformasi, Golkar pun juga harus melakukan reformasi atas tuntutan zaman pada saat itu.
Menjawab tuntutan zaman, Golkar mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau Munas VI yang diselenggarakan pada Juli 1998. Melalui Munas VI, Akbar Tandjung terpilih menjadi Ketua Umum Golkar pertama yang terpilih di era Reformasi.
Sebagai Ketua Umum, Akbar Tandjung bertanggung jawab untuk mereformasi Golkar, diantaranya ialah dengan meluncurkan Paradigma Baru Partai GOLKAR.
Paradigma Baru ini menghasilkan beberapa hal, seperti Reformasi Internal Golongan Karya yang membuat proses pemilihan ketua umum lebih demokratis dengan metode pemungutan suara, pemutusan hubungan dengan kekuasaan lama, penghapusan lembaga Dewan Pembina yang sangat dominan, penghapusan mekanisme 3 jalur ABG (ABRI, Birokrat, Golkar), dan perwujudan semangat anti-KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Selain itu, Paradigma Baru Partai Golkar juga menghasilkan Tujuh Visi Baru Partai Golkar yaitu (1) GOLKAR adalah partai terbuka (inklusif), (2) GOLKAR adalah partai mandiri, (3) GOLKAR adalah partai demokratis, (4) GOLKAR adalah partai moderat, (5) GOLKAR adalah partai yang solid, (6) GOLKAR adalah partai yang mengakar, dan (7) GOLKAR adalah partai yang responsif. Dengan visi yang demikian maka GOLKAR Baru menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menganggap GOLKAR sebagai hanya mesin pengumpul suara dari pemerintah (the ruler's party) seperti dalam paradigma lama. Perubahan paradigma ini juga membuat Golkar yang tadinya sebagai organisasi sosial-politik berubah menjadi sebuah partai karena tuntutan Reformasi mengharuskan Golkar melakukan hal demikian agar bisa berpartisipasi dalam Pemilu 1999.
Pada Pemilu 1999, Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung berhasil meraih 22% suara (120 dari 500 kursi), menjadikannya juara ke-2, hanya kalah dari PDI Perjuangan yang meraih perolehan suara sebesar 33,74% (153 dari 500 kursi).
Ini merupakan pertama kalinya Golkar tidak meraih juara 1 setelah sebelumnya pada masa Orde Baru, Golkar selalu menempati juara 1. Hal ini dikarenakan berakhirnya pemberlakuan monoloyalitas ABRI dan KORPRI terhadap Golkar, serta diberlakukannya sistem multipartai oleh Presiden Habibie karena amanat Reformasi 1998. Akbar Tandjung kemudian menjadi Ketua DPR masa bakti 1999-2004.
Kemudian, pada Pileg 2004, Golkar berhasil mendapatkan kepercayaan dari rakyat dengan perolehan suara sebesar 21,58% (128 dari 550 kursi). Secara persentase, memang sedikit menurun, namun secara peringkat dan kursi DPR, Golkar kembali berjaya dengan menempati posisi juara ke-1 dalam Pileg 2004.
Untuk Pilpres 2004, Golkar menggelar konvensi untuk memilih calon presiden yang akan diusung Golkar. Konvensi tersebut menjadikan Golkar sebagai partai yang terbuka, modern, dan demokratis.
Para kader Golkar yang mengajukan dirinya sebagai bakal calon presiden adalah Akbar Tandjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto. Konvensi ini memiliki 546 delegasi yang bertugas untuk memilih salah satu bakal calon presiden untuk diusung Partai Golkar.
 |
| Dari kiri ke kanan: Wiranto, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden pada Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, DKI Jakarta (20/4/2004). |
Hasilnya, pada putaran pertama, Akbar Tandjung meraih 147 suara, Wiranto meraih 137 suara, Aburizal Bakrie meraih 118 suara, Surya Paloh meraih 77 suara, dan Prabowo Subianto meraih 39 suara. Karena tidak ada yang meraih 274 suara (50%+1), maka diadakan putaran kedua yang hanya diikuti oleh Akbar Tandjung dan Wiranto sebagai juara 1 dan juara 2.
Pada putaran kedua, Wiranto secara mengejutkan mengalahkan Akbar Tandjung dengan perolehan suara sebesar 315 suara, sedangkan Akbar Tandjung hanya meraih 227 suara. Dengan demikian, pada tahun 2004, Golkar resmi mengusung pasangan calon (paslon) Wiranto-Salahuddin Wahid sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2004.
Paslon Wiranto-Salahuddin Wahid kalah pada putaran pertama, yakni hanya meraih 22,15% suara. Kekalahan ini akhirnya membuat Golkar beralih dukungan ke Koalisi Kebangsaan yang mengusung paslon Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, walaupun sempat ada perdebatan internal di Golkar apakah akan mendukung Mega-Hasyim di mana Golkar merupakan bagian daripada Kabinet Gotong Royong atau mendukung Koalisi Kerakyatan yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) di mana JK seorang kader Golkar. Akan tetapi, di putaran kedua ini, Presiden Megawati juga kalah pemilu dengan hanya meraih perolehan suara sebesar 39,38%, sehingga ini menjadi kali pertama dalam sejarah Golkar bahwa paslon yang didukung tidak memenangkan pemilu.
Walaupun begitu, Akbar dikenang jasanya sebagai orang yang mampu membawa Golkar keluar dari keterpurukannya, terlebih pasca runtuhnya Orde Baru.
8. Jusuf Kalla (2004-2009)
Pemilihan ketua umum untuk masa bakti 2004-2009 diadakan melalui Munas VII Golkar yang diselenggarakan pada 15-20 Desember 2004 di Nusa Dua, Bali. Awalnya ada tiga bakal calon yakni Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Marwah Daud Ibrahim.
Pada putaran pertama, Jusuf Kalla meraih perolehan suara terbanyak yakni 269 suara, Akbar Tandjung sebanyak 191 suara, dan Marwah Daud Ibrahim sebanyak 13 suara. Namun, pada putaran kedua, Jusuf Kalla meraih perolehan suara 325 suara, sedangkan Akbar Tandjung justru menurun 35 suara menjadi 156 suara. Dengan demikian, pria yang akrab dipanggil JK tersebut, ditetapkan menjadi Ketua Umum Golkar masa bakti 2004-2009.
JK juga menjadi wakil presiden kedua yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, setelah Sudharmono pada tahun 1988. Dalam masa kepemimpinannya, Golkar beralih menjadi pendukung pemerintahan SBY. Golkar juga mendapatkan kursi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
Sebagai wakil presiden, JK berjasa dalam menyelesaikan persoalan separatisme Aceh dan juga program peralihan dari minyak tanah ke gas LPG.
Pada Pileg 2009, Golkar mengalami penurunan perolehan suara menjadi 14,45% (106 dari 550 kursi). Kemudian, pada Pilpres 2009, Golkar mengusung paslon JK-Wiranto sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Hanya saja, paslon JK-Wiranto hanya mendapatkan perolehan suara sebesar 12,41%, menjadikannya paslon dengan perolehan suara terkecil dalam Pemilu 2009.
Namun begitu, karier politiknya tetap berlanjut sebab pada tahun 2014, JK kembali menjadi wakil presiden, mendampingi Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan 2014-2019, sehingga menjadikannya satu-satunya wakil presiden yang pernah menjabat 2 periode secara tidak berturut-turut.
9. Aburizal Bakrie (2009-2016)
Munas VIII Golkar (2009) yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau bukanlah tanpa drama. Terjadi perdebatan antara JK vs Akbar Tandjung Jilid II di mana JK menginginkan Golkar berada di luar kekuasaan, sedangkan Akbar Tandjung menginginkan Golkar bergabung bersama pemerintahan SBY-Boediono. Berbanding terbalik ketika 2004 di mana justru JK yang menginginkan Golkar bergabung bersama pemerintahan SBY-JK, sedangkan Akbar menginginkan Golkar di luar pemerintahan.
Pada akhirnya, muncullah empat calon, diantaranya ialah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), dan Yuddy Chrisnandi. Hasil pemungutan suara menunjukkan Aburizal Bakrie meraih 296 suara dan Surya Paloh meraih 240 suara. Sedangkan Tommy dan Yuddy tidak mendapatkan suara. Dengan demikian, Ketua Umum Golkar masa bakti 2009-2014 jatuh kepada Aburizal Bakrie, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005-2009).
Di masa kepemimpinannya, pria yang akrab disebut ARB, kembali membawa Golkar untuk mendukung pemerintahan SBY, setelah sebelumnya Golkar mengusung paslon JK-Wiranto pada Pilpres 2009.
Selain itu, Golkar menjadi partai yang visioner. Hal ini ditandai pada Rapimnas V Golkar yang diselenggarakan pada tanggal 22-23 November 2013, di mana Golkar mengeluarkan suatu cetak biru bernama Visi Negara Kesejahteraan 2045, sebagai visi pembangunan menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 2014, ia kembali terpilih secara aklamasi melalui Munas IX Golkar yang diselenggarakan pada awal Desember 2014 di Nusa Dua, Bali untuk masa bakti 2014-2019. Hanya saja, periode keduanya diterpa dengan isu dualisme Golkar. Munas Bali menetapkan ARB sebagai Ketua Umum Golkar masa bakti 2014-2019, namun di sisi lain muncul munas tandingan di Ancol, Jakarta yang menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan terkait apakah Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (oposisi) atau beralih ke Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Jokowi-JK (pemerintah). (Pada Pilpres 2014, Golkar secara resmi mengusung Prabowo-Hatta, namun kalah (46,15%)).
Perseteruan antara kedua kubu makin tajam ketika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengakui Golkar kubu Laksono pada Maret 2015. Singkat cerita, Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2015 memutuskan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Setelah itu, upaya-upaya rekonsiliasi dijalankan. Pada Januari 2016, Mahkamah Partai Golkar menunjuk sesepuh/senior Golkar, yaitu BJ Habibie dan Jusuf Kalla untuk memimpin transisi dan membangun rekonsiliasi.
Akhirnya, Golkar berhasil menyelenggarakan munaslub pada Juli 2016 di Bali untuk memilih pengurus DPP Golkar yang baru. Dengan demikian, berakhirlah kepengurusan Bakrie pada Munaslub 2016 dan Golkar kembali bersatu.
10. Setya Novanto (2016-2017)
Setya Novanto, akrab dipanggil Setnov, terpilih menjadi Ketua Umum Golkar masa bakti 2016-2019 pada Munaslub Bali (2016). Ia memenangkan pencalonan ketua umum dengan perolehan 277 suara, mengalahkan tujuh calon lainnya yaitu Ade Komarudin (173 suara), Aziz Syamsuddin (48 suara), Syahrul Yasin Limpo (27 suara), Airlangga Hartarto (14 suara), Mahyudin (2 suara), Indra Bambang Utoyo (1 suara), dan Priyo Budi Santoso (1 suara).
Di masa kepemimpinannya, Golkar secara resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat dan beberapa kader Golkar menjadi menteri di Kabinet Kerja.
Sebagai ketua umum, ia bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan Golkar pasca Munaslub, lalu memimpin kemenangan Golkar dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Namun, baru setahun berjalan, pada November 2017, Setnov harus mendekam di penjara karena terbukti bersalah dalam kasus megakorupsi e-KTP.
11. Airlangga Hartarto (2017-2024)
Airlangga Hartarto resmi terpilih sebagai Ketua Umum Golkar untuk masa bakti 2017-2019 secara aklamasi melalui Munaslub 2017. Airlangga bukanlah orang baru di Golkar, sebab ia merupakan anak dari seorang menteri di era Presiden Soeharto dan BJ Habibie, yaitu Hartarto Sastrosoenarto.
Pria kelahiran Surabaya ini tentunya memiliki tugas yang tidak mudah karena harus menahkodai partai besar ini pasca gonjang-ganjing dualisme Golkar dan kasus korupsi yang menjerat pendahulunya. Terlebih, ada dua pemilu yang menanti di hadapannya, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Tidak hanya itu, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja.
Hasil Pemilu 2019 menjadi pil pahit yang harus ditelan Golkar. Perolehan suara untuk Golkar menurun dari 14,75% (94 dari 560) menjadi 12,31% (85 dari 575 kursi). Namun, pilpres ini menjadi kali pertama bagi Golkar di era Reformasi bahwa calon yang diusungnya yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara 55,50%. Lantas, ia terpilih lagi sebagai ketua umum di Munas X (2019) di Jakarta untuk masa bakti 2019-2024.
Pada tahun 2020, Airlangga memprakarsai berdirinya Golkar Institute, sebuah sekolah pemerintahan dan kebijakan publik dari Golkar yang terbuka baik untuk kader Golkar maupun masyarakat umum yang berusia di bawah 40 tahun. Golkar Institute ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para politisi muda dan memberikan jalan bagi kaum muda untuk berpolitik dan membangun karier politik bersama Golkar. Harapannya, Golkar ke depannya menjadi partai yang semakin teknokratis.
Pada tahun 2021, Airlangga juga meluncurkan Yellow Clinic, sebuah fasilitas kesehatan dari Golkar untuk melayani masyarakat umum, bahkan menerima layanan pasien BPJS Kesehatan. Selain menjadi bukti nyata pelayanan publik oleh Golkar, Yellow Clinic juga menjadi wujud nyata dari Doktrin Karya Kekaryaan.
Baik di Golkar maupun di pemerintahan, Airlangga memang dikenal sebagai seorang teknokrat. Di pemerintahan Jokowi, ia dipercaya untuk mengurusi bidang perekonomian, mulai dari Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju, serta menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Dalam rangka Pemilu 2024, awalnya Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung Airlangga sebagai calon presiden. Namun, dinamika politik berkata lain sehingga Golkar secara resmi mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden masa bakti 2024-2029 dan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (yang nantinya berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju).
Dalam rangka menyukseskan kemenangan pada Pemilu 2024, salah satu hal yang dilakukan oleh Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga ialah merilis beberapa lagu kampanye, di antaranya adalah Karyamu Kebanggaan Bangsamu, Golkar Membangun Untuk Semua, Golkar Kita, Kita Bisa, dll. Ini juga hal yang sama dilakukan oleh Golkar di bawah kepemimpinan Sudharmono dalam rangka menyukseskan Pemilu 1987 dengan merilis berbagai macam lagu kampanye.
Lagu-lagu tersebut barangkali juga membuat Golkar lebih relevan terhadap kaum muda, khususnya Generasi Z, di mana mayoritas mereka adalah pemilih pemula. Golkar tidak lagi dipandang sebagai partainya orang tua atau partainya Orde Baru, melainkan partai yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pemilu 2024 menjadi salah satu kenangan terindah bagi Golkar sebab tidak hanya Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan suara 58,59%, Golkar juga mengalami peningkatan suara yang cukup banyak, dari 12,31% (85 dari 575 kursi) menjadi 15,29% (102 dari 580 kursi). Walaupun Golkar tetap juara 2, namun tidak dapat dinafikan bahwasanya peningkatan sebesar 17 kursi ini membuat Golkar menjadi pemenang terbesar dalam Pemilu 2024, sehingga Golkar menjadi partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Ini menjadi kali pertama bagi Golkar untuk mengalami peningkatan suara sejak kepemimpinan Akbar Tandjung pada tahun 2004.
Kedigdayaan Golkar tidak berhenti di situ sebab Golkar juga memenangkan Pileg 2024 di 15 dari 38 provinsi, menjadikannya partai yang paling banyak memenangkan provinsi pada tahun 2024.
Kemenangan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga mendapatkan pujian dari berbagai pihak, di antaranya ialah Prabowo Subianto selaku presiden terpilih dan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar.
Pada tanggal 10 Agustus 2024, Airlangga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua umum. Pengunduran dirinya mengejutkan banyak pihak karena ia mengundurkan diri di tengah prestasi dan menuju persiapan Pilkada Serentak 2024. Kekosongan posisinya akhirnya diisi sementara oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Indonesia Maju.
Meski begitu, karier politik Airlangga tidak berhenti begitu saja karena Presiden Prabowo menunjuknya untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Merah Putih.
12. Bahlil Lahadalia (2024-sekarang)
Bahlil Lahadalia, akrab dipanggil Kanda Bahlil, terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum pada Munas XI Golkar yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta. Bahlil menjadi ketua umum pertama yang berasal dari bumi timur Nusantara, lahir di Maluku dan tumbuh besar di Papua.
Berlatar belakang rakyat kecil sebagai penjual kue dan kondektur angkot, kemudian aktivis HMI, lalu ke pucuk pimpinan HIPMI, lalu memulai karier politiknya sebagai Menteri Investasi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat Bahlil menjadi ketua umum dengan latar belakang yang tidak biasa.
Sebagai ketua umum, hal yang pertama ia lakukan adalah mengubah slogan Golkar dari “Suara Golkar, Suara Rakyat” menjadi “Suara Rakyat, Suara Golkar”. Perubahan slogan ini bertujuan agar Golkar menjadi partai yang menyerap aspirasi rakyat dan apa yang menjadi aspirasi rakyat, akan diperjuangkan oleh Golkar.
Selain itu, Bahlil sering kali menegaskan Golkar sebagai partai yang lahir atas dasar kepentingan rakyat dan tidak bosan untuk selalu bercerita sejarah kelahiran Golkar. Hal ini supaya para kader Golkar tidak melupakan akarnya yang lahir dari rakyat dan selalu berjuang untuk kepentingan nasional. Ia juga sering menyatakan bahwasanya Golkar adalah partai yang terbuka dan inklusif.
Pada tahun 2026, ia meresmikan pendirian Golkar Academy. Akademi ini diciptakan sebagai wadah kaderisasi untuk menciptakan kader-kader Golkar yang berkualitas, memahami tujuan dan cita-cita Golkar untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Selain itu, akademi ini akan melakukan pengkajian-pengkajian strategis dalam rangka memenangkan Pemilu 2029.
Di masa kepemimpinannya juga, DPP Partai Golkar memutuskan agar kantor sekretariat Golkar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, ditransformasi untuk dijadikan sebagai ruang pelayanan publik, pusat informasi publik, dan wadah aspirasi masyarakat.
Bahlil menyatakan dirinya akan menjadi caleg dari dapil Papua sebagai bagian daripada strategi pemenangan Golkar di Pemilu 2029.
Penutup
Demikianlah kiprah para ketua umum Golkar. Setiap mereka memiliki jasanya masing-masing dalam memimpin partai terbesar dan tertua di Indonesia. Dengan kepemimpinan mereka, Golkar menjadi partai yang paling berpengalaman di Republik ini, setia membersamai perjalanan bangsa ini selama enam dasawarsa. Hiduplah Golongan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya.
Comments
Post a Comment