MBG: Stimulus Raksasa demi Mengejar Swasembada Pangan

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan daripada pemerintahan Prabowo Subianto; tepatnya salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Program MBG ini ditujukan kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui guna pemenuhan gizi dan mencerdaskan anak, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau tengkes (stunting).

Target daripada program MBG ini ialah 82,9 juta penerima. Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), per bulan Mei 2026, penerima manfaat program ini telah mencapai 62,45 juta orang, di antaranya adalah 48.350.393 peserta didik (76,1% dari jumlah keseluruhan peserta didik), 6.303.775 balita (37,7% dari jumlah keseluruhan balita), 2.066.533 ibu menyusui (75,2% dari total sasaran), 868.259 ibu hamil (35,3% dari total sasaran), 644.664 santri (44,2% dari total sasaran), dan 4.220.440 guru dan tenaga pendidik, sehingga jumlah keseluruhan penerima manfaat MBG adalah 62.454.064 orang.

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi adalah 29.225 unit. Sejak 6 Januari 2025, total sajiannya telah mencapai 8,3 miliar porsi.

Program MBG telah menjangkau 374.175 sekolah penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini juga telah menyerap 1.285.250 tenaga kerja untuk menunjang operasional program ini, mulai dari pengolahan makanan hingga distribusi.

Dari sisi rantai pasok, BGN mencatat program ini telah melibatkan 142.387 pemasok yang terdiri dari 59.921 UMKM, 13.306 koperasi, 690 KDKMP, 1.410 BUMDes, 157 BUMDesMa, serta 66.903 pemasok lainnya.

Dari angka-angka tersebut, kita bisa melihat bahwasanya begitu besar manfaat daripada program MBG ini.

Namun, yang mau saya bahas dalam tulisan ini bukanlah bagaimana program MBG berdampak pada pemenuhan atau perbaikan gizi anak, karena saya pikir sudah banyak yang membahas demikian.

Di sini saya menghadirkan sudut pandang lain bahwasanya program MBG ini berperan sebagai stimulus raksasa demi mengejar swasembada pangan.

Agaknya beberapa kalangan barangkali terlewat soal tujuan jangka panjang program ini selain daripada pembangunan SDM (dalam hal ini pemenuhan gizi dan mencerdaskan anak). Anda mungkin bertanya, bagaimana bisa MBG menjadi stimulus untuk swasembada pangan? Atau, apa hubungannya MBG dengan swasembada pangan?

Sederhana saja. MBG adalah program besar, penerima manfaatnya ditargetkan 82,9 juta orang. Artinya, program ini membutuhkan banyak pasokan agar dapur-dapur yang ada bisa menyajikan makanan.

Tentu, salah satunya bahan pangan yang dibutuhkan adalah beras. Indonesia, setelah sekian waktu, akhirnya kembali mencapai swasembada beras pada tahun 2025. 

Tidak hanya itu, yang berbeda dari swasembada beras pada era Presiden Prabowo adalah cadangan beras mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri dan terus meningkat dengan tajam.

Sebagai contoh, pada bulan Januari 2026, cadangan beras kita mencapai 3,86 juta ton. Empat bulan kemudian, pada bulan Mei 2026, cadangan beras kita mencapai 5,37 juta ton. Oleh sebab itu, kini kita tidak lagi impor beras, justru malah ekspor beras.

Tidak hanya itu, ada enam komoditas pangan yang mana kita tidak lagi impor, yakni jagung, bawang merah, cabai, gula konsumsi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. 

Melihat swasembada ketujuh komoditas pangan tersebut, saya berpandangan pastinya ada faktor yang mendorong mengapa kita bisa mencapai swasembada.

Dari situ, saya menarik kesimpulan bahwasanya swasembada ini berkaitan dengan adanya program MBG. Mengapa? Karena besarnya permintaan pasar, "memaksa" para petani dan peternak untuk meningkatkan produktivitasnya guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. 

Hal ini dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwasanya sektor pertanian dan pangan mengalami peningkatan karena didorong oleh program MBG.

BPS mencatat pada triwulan I 2026, sektor pertanian tumbuh 4,97% (yoy). Kemudian, sektor peternakan tumbuh 11,84% (yoy). 

Mungkin sebagian Anda berpandangan datanya tidak murni hanya karena MBG akibat adanya hari libur nasional keagamaan (Idul Fitri) yang turut berkontribusi meningkatkan permintaan. Kalau begitu, kita lihat saja data BPS pada triwulan III 2025, di mana tidak ada hari besar.

BPS mencatat pada triwulan III 2025, sektor pertanian tumbuh sebesar 6,51%, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap daging ayam dan telur ayam ras. 

Efek berganda daripada program MBG ini juga terlihat di industri pengolahan makanan dan minuman pada triwulan yang sama. BPS mencatat sektor produksi ini tumbuh sebesar 6,49% karena didorong oleh naiknya produksi bahan pangan olahan, terutama yang terkait dengan menu bergizi seperti produk ayam, telur, dan susu.

Artinya, bisa kita katakan bahwasanya MBG ini turut berkontribusi dalam peningkatan produktivitas pangan kita dan kesejahteraan para produsen. Hal ini tidak lepas dikarenakan program MBG ini diwajibkan untuk menggunakan 100% bahan lokal.

Sekarang, ada beberapa bahan yang kita masih impor, umpamanya daging sapi, kedelai, bawang putih, dan susu. Bayangkan kalau tidak ada MBG, barangkali tidak tercapai target swasembada pangan ini karena tidak ada dorongan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan tersebut.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada daging sapi dan susu pada tahun 2029. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwasanya investor semakin berminat untuk berinvestasi di bidang peternakan karena adanya jaminan pasar yang besar, khususnya dari program MBG ini.

Salah satu buktinya adalah Djarum melalui anak perusahaannya PT Global Dairi Bersama, berinvestasi membangun peternakan sapi perah terintegrasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. PT Global Dairi Bersama merupakan sebuah badan usaha yang berada di bawah naungan divisi usaha FMCG-nya Djarum, yaitu Savoria Group.

Salah satu proyek yang mereka siapkan adalah rencana 30.000 ekor sapi perah dan kapasitas produksi 180.000 ton susu per tahun.

CEO Savoria Group Ihsan Mulia Putri menyatakan proyek ini dirancang sebagai kawasan peternakan sapi perah terintegrasi berskala besar dengan lahan sekitar 710 hektare.

Pengembangan proyek ini diproyeksikan memberikan dampak luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemberdayaan sektor hulu dan hilir. Pengembangan hijauan pakan ternak hingga sekitar 2.000 hektare per tahun diperkirakan dapat melibatkan sekitar 5.000 petani.

Selain itu, program penggemukan pejantan sapi perah sekitar 7.000 ekor per tahun juga berpotensi membuka kemitraan bagi sekitar 8.000 peternak di Brebes dan wilayah sekitarnya.

Selain daripada proyek milik Djarum, perusahaan lainnya yaitu PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah menggelontorkan uang investasi sebesar Rp1,14 triliun untuk mendukung program MBG.

Ultrajaya telah mengoperasikan pabrik baru mereka di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak tanggal 8 Desember 2025. 

Untuk memastikan ketersediaan bahan baku, Ultrajaya telah mengelola dua peternakan sapi perah di Bandung dan Sumatera Utara dengan total populasi sekitar 7.000 ekor sapi. Ke depannya, perseroan akan berencana menambah investasinya untuk 4.000 ekor sapi perah guna memperkuat pasokan susu dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri pengolahan susu memegang peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya untuk mendukung implementasi MBG secara berkelanjutan.

Dari sini kita bisa melihat bahwasanya MBG ini berdampak kemana-mana. Dia tidak hanya bermanfaat bagi penerima manfaat, namun juga para produsen, baik itu petani, peternak, nelayan, sampai industri pengolahan makanan dan minuman. 

Dengan adanya program MBG ini, produktivitas akan "terpaksa" ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kalau produktivitas meningkat, maka bahan-bahan impor bisa dikurangi, bahkan bisa sampai taraf swasembada dalam jangka panjang. 

Maka dari itu, marilah kita mendukung program ini supaya bisa berjalan dengan baik. Bahwasanya ada kekurangan di sana-sini terkait dengan tata kelola, maka kritiklah bagian tata kelolanya, bukan malah minta dimatikan programnya. Bahkan, sebetulnya di bawah kepemimpinan BGN yang baru, sudah mulai dilakukan evaluasi, pembenahan, dan bahkan ada kemungkinan juga untuk diefisiensikan anggarannya. 

Saya pikir menjadi aneh kalau ada pihak-pihak yang mau menghapus program MBG. Apa tidak memikirkan nasib 62,45 juta penerima manfaat program ini? Bagaimana juga dengan mereka yang belum dapat padahal sudah ditargetkan menjadi penerima manfaat? Bagaimana dengan mereka di daerah 3T? Bagaimana dengan para petani dan peternak yang produktivitasnya meningkat karena MBG? Bagaimana dengan 1,28 juta orang yang sudah bekerja di bidang ini? Dan bagaimana mungkin mau dihapus ketika data menurut Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menyatakan 72,8% rakyat puas dengan MBG? 

Apalagi, ada yang menghina program ini dengan sebutan "Maling Berkedok Gizi" ataupun "Satuan Penjilat Prabowo-Gibran", ini bagi saya sangat amat tidak pantas karena itu sudah dalam taraf penghinaan, bukan lagi kritikan. 

Seharusnya kalau memang kesalahannya di tata kelola, maka kritiklah tata kelolanya. Kalau memang dianggap anggarannya terlalu besar, maka berikanlah solusi atau usulan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menekan anggaran. 

Saya pribadi juga termasuk yang pernah mengkritik terkait dengan pengadaan SPPG ini. Alih-alih membangun begitu banyak SPPG, bagaimana kalau sekolah-sekolah yang ada kantinnya dijadikan dapur untuk program MBG ini. Jadi, lebih efisien dan hemat anggaran. 

Dan kalau saya melihat berita di awal Juni 2026, kelihatannya akan ada perubahan dan salah satunya adalah tentang kantin-kantin sekolah, khususnya di daerah 3T, yang akan dijadikan dapur untuk program MBG. 

Saya kira itu evaluasi yang baik oleh BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Saya pikir kita bisa optimis ke depannya terkait dengan program ini karena BGN sudah mulai melakukan evaluasi dan ini kita harus dukung dan kawal bersama agar program MBG ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan visinya.

Ada sebagian yang mengatakan evaluasinya terlambat karena tidak dilakukan sejak awal. Kalau bagi saya, sebaiknya kita syukuri karena di kepemimpinan yang baru, akan ada evaluasi-evaluasi terkait program MBG ini sehingga ke depannya bisa berjalan lebih baik. Saya kira lebih baik kita mendukung berjalannya evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh kepemimpinan BGN yang baru alih-alih hanya mencaci-maki saja. Memangnya tidak lelah kalau sedikit-sedikit bersikap negatif dengan mencaci-maki?

Suatu program pemerintah bisa berjalan dengan baik ketika rakyat mendukung dan memberikan masukan atau solusi yang konstruktif alih-alih menghina ataupun mencaci-maki karena program-program kerakyatan yang dibuat oleh pemerintah, sejatinya ialah untuk kesejahteraan kita dan kemajuan bangsa yang kita cintai, Indonesia Raya.

Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan Tuhan memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia.